petacerita.com – Presiden Donald Trump resmi menandatangani perintah eksekutif baru pada 6 Juni 2025 yang mengubah arah kebijakan keamanan siber nasional Amerika Serikat. Perintah ini menggantikan beberapa regulasi dari era Obama dan Biden, dengan tujuan menyederhanakan pengawasan federal dan memberdayakan sektor swasta serta negara bagian.
Trump menyebut pendekatan barunya sebagai strategi “kurangi beban, raih hasil nyata” yang menekankan efisiensi dan kolaborasi teknis dalam menghadapi ancaman siber global.
“Baca Juga: Huawei Pura 80 Series Resmi: Empat Model Sekaligus Hadir”
Sanksi Siber Kini Hanya Fokus pada Ancaman dari Luar Negeri
Salah satu perubahan utama adalah pembatasan pemberlakuan sanksi siber. Kini, sanksi hanya diterapkan jika pelaku berasal dari luar Amerika Serikat dan menyerang infrastruktur penting.
Trump secara eksplisit mengecualikan intervensi pemilu dari daftar pelanggaran yang layak dikenai sanksi. Kebijakan ini menuai kritik karena dinilai melemahkan perlindungan demokrasi digital dan berpotensi membuka celah bagi manipulasi informasi serta pengaruh asing terhadap sistem politik nasional.
Regulasi Siber Terpusat Dihapus, Diganti Desentralisasi
Trump membatalkan sistem pelaporan otomatis dan audit software yang sebelumnya diwajibkan di tingkat federal. National Institute of Standards and Technology (NIST) kini ditugaskan membentuk konsorsium industri.
Tugas mereka adalah menyusun kerangka kerja yang tidak mengikat dan menyerahkan implementasi teknis kepada masing-masing perusahaan atau agensi pemerintah terkait.
Langkah ini dianggap sebagai upaya mendorong inovasi dan efisiensi tanpa membebani sektor swasta dengan regulasi kaku. Namun, beberapa ahli keamanan memperingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, celah keamanan bisa meningkat. Trump berharap pendekatan fleksibel ini mempercepat respons terhadap ancaman dunia maya yang terus berkembang secara dinamis.
Pembatalan Program ID Digital dan Fokus pada Teknologi Modern
Trump secara resmi membatalkan rencana program identitas digital nasional yang dirancang pada era Biden. Ia menyebut kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk pengawasan terhadap imigran ilegal.
Namun, presiden tetap mempertahankan fokus pada teknologi strategis seperti enkripsi post-kuantum, perlindungan IoT, dan penguatan protokol routing internet.
“Baca Juga: Bose QuietComfort Ultra Earbuds Gen 2 Hadir dengan Fitur Baru”
Penguatan Keamanan AI dan Software Melalui NIST dan NSA
Trump menginstruksikan lembaga-lembaga seperti NSA, DoD, Homeland Security, dan Intelligence Community untuk fokus mendeteksi serta memitigasi kerentanan dalam sistem berbasis AI dan kuantum.
NIST juga diberi mandat menyelesaikan pengembangan Secure Software Development Framework (SSDF) terbaru pada akhir 2025, termasuk sistem patch dan update yang lebih kuat.
Perubahan besar ini menandai pergeseran dari pendekatan kontrol ketat ke arah desentralisasi dan adaptasi teknologi. Meski bertujuan menyederhanakan birokrasi, keputusan ini menimbulkan risiko baru jika implementasinya tidak dilakukan dengan hati-hati. Pakar keamanan memperingatkan bahwa pembatasan sanksi bisa memberi celah bagi pelaku siber.