Peta cerita – Kasus kontroversial yang melibatkan Kusnadi, staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyorot kekhawatiran akan integritas lembaga ini dalam penegakan hukum. Petrus Selestinus, kuasa hukum Kusnadi dan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), menegaskan bahwa tindakan KPK terhadap Kusnadi mengungkap kelemahan dalam penegakan hukum yang seharusnya adil dan transparan.
Dalam pernyataannya pada Rabu (3/7/2024), Petrus menyalahkan Tessa Mahardhika Sugiarto, Juru Bicara KPK. Kasus kontroversial Atas tuduhan terhadap Kusnadi terkait ancaman yang dirasakan. Menurutnya, Tessa kurang memahami Undang-undang dan mengedepankan sikap yang terlalu congkak dalam memandang kebenaran.
”Baca juga: Pilkada Jakarta 2024, Persaingan Ketat Antara Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Ahok“
“Seolah-olah ‘kebenaran’ adalah monopoli penyidik KPK dan Kusnadi dipandang sebagai pihak yang tidak jujur,” ujar Petrus.
Petrus juga menyoroti perlunya KPK untuk melakukan introspeksi diri dalam menghadapi tekanan dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi independensi lembaga.
“Jika KPK berharap agar Kusnadi berbicara jujur, mereka sendiri juga harus memastikan kejujuran dalam tugas dan wewenang mereka. Yang sering terancam oleh intervensi eksternal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Petrus menegaskan bahwa Kusnadi memiliki hak untuk meminta perlindungan sebagai saksi berdasarkan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kejadian pada 10 Juni 2024 di gedung KPK, menurutnya, mencerminkan ancaman yang faktual yang mempengaruhi Kusnadi secara pribadi.
“KPK harus memahami bahwa tindakan mereka tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga mencoreng hak asasi manusia,” tegas Petrus.
”Simak juga: KPK Siapkan Dashboard Khusus untuk Memantau LHKPN Caleg Terpilih 2024-2029“
Kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam struktur dan independensi KPK dalam menangani. Kasus-kasus korupsi yang penting bagi keadilan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan adanya intervensi eksternal dan kelemahan dalam penegakan hukum, langkah yang tegas dari pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa KPK dapat kembali ke arah yang benar sebagai lembaga penegak hukum yang independen dan andal.
Pemerintah dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum. Termasuk KPK, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan transparansi yang tinggi demi kebaikan masyarakat dan negara.
