petacerita.com – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 95.874 unit hingga 27 Mei 2025. Angka ini setara dengan 43 persen dari kuota eksisting sebesar 220 ribu unit. Penyaluran KPR subsidi ini menjadi bagian penting dalam program pemerintah untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan cicilan terjangkau.
“Baca Juga: Jembatan Wear Arafura Dongkrak Ekonomi Maluku”
KPR Subsidi Segmentasi Profesi Tembus 43.296 Unit
Realisasi KPR Subsidi untuk Berbagai Profesi
Segmentasi profesi lain juga mulai menerima manfaat KPR subsidi, meskipun realisasi masih di bawah kuota alokasi. Untuk TNI Angkatan Darat, dari kuota 5.760 unit, baru terealisasi 583 unit. Guru mendapatkan alokasi 20 ribu unit dengan realisasi 1.679 unit hingga saat ini. Tenaga kesehatan, dengan alokasi 30 ribu unit, sudah mulai menerima kunci sebanyak 616 unit sejak satu bulan lalu.
Sementara itu, wartawan dari kuota 3.000 unit baru mendapatkan serah terima kunci sebanyak 21 unit. Pekerja migran dengan alokasi 20 ribu unit baru terealisasi 5 unit. Untuk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), dari alokasi 2.000 unit, sudah terealisasi 169 unit setelah dilakukan sosialisasi intensif.
Harapan untuk Peningkatan Penyaluran KPR Subsidi
Heru Pudyo Nugroho berharap penyaluran KPR subsidi untuk profesi dengan pendapatan tidak tetap, seperti buruh dan tenaga informal, dapat semakin maksimal. Program ini sangat penting untuk mendorong kesejahteraan dan pemerataan kepemilikan rumah di Indonesia. Penyaluran yang tepat sasaran akan mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di berbagai sektor. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengembang, dan lembaga keuangan agar proses penyaluran KPR subsidi berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.
“Baca Juga: Telkom Tunjuk Dian Siswarini Sebagai Direktur Utama Baru”
Segmentasi dengan MoU Namun Belum Realisasi
Terdapat beberapa segmentasi profesi yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), tetapi belum ada realisasi serah terima kunci. Pegawai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan pegawai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) masing-masing mendapatkan kuota 1.000 unit, namun penyaluran belum berjalan. Penyebab keterlambatan ini antara lain proses administrasi yang masih berlangsung dan koordinasi teknis dengan pihak terkait yang belum optimal. BP Tapera terus melakukan komunikasi intensif agar program ini segera terealisasi demi mendukung kesejahteraan pegawai di sektor tersebut.
